Melalui buku Prakiraan Musim Hujan 2020/2021 Di Indonesia, pihak BMKG menyatakan bahwa musim penghujan akan dimulai sekitar bulan Oktober hingga Desember. Sementara puncaknya yang sering memicu fenomena banjir di musim hujan diperkirakan terjadi sekitar bulan Januari hingga Februari.
Meski demikian, fakta di lapangan menunjukkan data lain. Puncak penghujan belum tiba, tetapi banjir sudah mulai menggenangi beberapa wilayah di Indonesia. Seperti tanggal 20 November kemarin, banjir kembali menggenangi sembilan desa di wilayah Kendal, Jawa Tengah.
Menurut data dari BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana, setidaknya sudah ada 100 jiwa yang meninggal karena banjir. Di samping itu, masih ada 17 jiwa yang hilang dan belum diketemukan hingga saat ini. Angka tersebut tidak dapat dikatakan biasa lagi.
Di dalam sebuah kesempatan Kepala Pusat Data dari BNPB, Raditya Jati mengatakan, “Banjir bukan hanya mematikan, tetapi juga menjadi bencana alam yang paling mendominasi sepanjang tahun 2020. Berdasarkan data yang kami miliki, hingga akhir Agustus ini tercatat sudah ada 726 kejadian banjir di Indonesia. Dari kejadian tersebut, setidaknya ada 2.8 juta jiwa yang terpaksa harus mengungsi.”
Fenomena banjir di musim hujan juga berkaitan erat dengan kerugian bangunan, usaha, dan materi. Misal untuk banjir Jakarta yang terjadi pada awal tahun ini, kerugiannya ditaksir mencapai angka 960 miliar rupiah. Meski demikian, menurut Kepala Perwakilan Bank Indonesia untuk Provinsi DKI Jakarta angka tersebut terbilang lebih rendah.
Hal tersebut ia sampaikan dalam sebuah kesempatan, “Kerugian pada tahun ini termasuk paling rendah. Mungkin karena teknologi (penanggulangan banjir) juga sudah berubah, sehingga banjir lebih cepat untuk surut. Padahal, curah hujan tahun ini termasuk paling tinggi.”
Meski demikian, angka tersebut seharusnya dapat lebih diminimalisir. Selain permasalahan sampah, keberadaan hutan juga harus lebih diperhatikan. Terutama dalam hal perubahan guna lahan, baik milik perseorangan maupun negara (pinjam pakai) yang berada di daerah hulu.
Perubahan guna lahan yang sangat sering terjadi adalah pembukaan lahan baru untuk pertanian dan perkebunan, serta kawasan pemukiman penduduk. Kedua hal ini tentu akan memberi perubahan pada struktur tanah dan daerah aliran sungai, termasuk debit air.
Sebab, hutan memiliki peran yang sangat penting bagi lingkungan. Selain melestarikan air tanah, hutan juga berperan dalam mengurangi bahaya dari hujan asam, mengatasi abrasi air laut, hingga ameliorasi iklim. Lantas, bagaimana hutan dapat memengaruhi besaran debit air di bagian hilir?
Hutan dengan pepohonan besar memiliki akar yang berfungsi untuk menahan tanah, serta menyimpan sebagian air tanah. Jika pohon-pohon ini sudah tidak ada, maka lapisan tanah bagian teratas akhirnya ikut aliran air dan masuk ke dalam sungai. Hal ini yang turut menyebabkan pendangkalan dasar sungai sebagai saluran air.
Kondisi inilah yang menyebabkan banjir semakin sering terjadi. Tepatnya perpaduan dari air hujan yang tidak dapat terserap, sungai yang semakin dangkal, serta pemukiman penduduk yang salah tempat. Seharusnya, di daerah sekitar sungai tidak digunakan sebagai pemukiman, karena dapat menghambat aliran sungai.
Rumah dan aktivitas warga di sekitar bantaran sungai dapat membuat tanah di sekitar DAS mengeras atau bahkan longsor. Hal ini mengakibatkan aliran sungai menjadi sempit dan dangkal, serta diperparah dengan tumpukan sampah hasil rumah tangga. Oleh karena itu, perlu kerjasama dari semua pihak untuk menguraikan fenomena banjir di musim hujan.
Salah satu sektor yang harus diperkuat, yaitu soal perizinan perubahan guna lahan. Hal ini merujuk pada pernyataan dari salah satu anggota dari Komisi IV DPR, Andi Akmal Pasluddin, “Berdasarkan data dari Forest Watch Indonesia 2019, ada 1.47 hektar hutan hilang setiap tahun.” Jika pemerintah tidak tegas, bagaimana dengan bawahannya?
